KILAS BALIK NEGARA INDONESIA TIMUR

Gambar 1: Bendera NIT

Gambar 2: Presiden Soekowati bersama istri

Oleh: Marlin Bato

"Tepat 66 tahun yang lalu, telah terjadi muktamar luar biasa oleh raja-raja se-Indonesia Timur di Denpasar pada tanggal 07 - 24 Desember 1946 yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk NIT (Negara Indonesia Timur). Setelah menghasilkan kesepakatan, bendera "Negara Indonesia Timur" pun dikibarkan".

Negara Indonesia Timur merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat yang pada masa itu dibentuk atas dukungan Belanda dengan batas demografi meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil [Bali dan Nusa Tenggara] dan Kepulauan Maluku. Ibukota Negara Indonesia Timur adalah Singaraja. Negara Indonesia Timur dibentuk berdasarkan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan muktamar Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda.

Pada mulanya, sesuai Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, negara yang baru dibentuk tersebut di beri nama "Negara Timur Besar", namun kemudian pada tanggal 27 Desember 1946 diganti dengan nama Negara Indonesia Timur. Muktamar tersebut juga telah menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa Negara Indonesia Timur meliputi 13 daerah otonom setingkat Kabupaten (affdeeling) dengan 5 kota keresidenan setingkat provinsi seperti termaktub dalam Staatsblad 1938 nomor 68 jo Staatsblad nomor 264, kecuali Irian Barat, yang akan ditetapkan kemudian hari:

1.Daerah Sulawesi Selatan
2. Daerah Minahassa
3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Daerah Sulawesi Utara
5. Daerah Sulawesi Tengah
6. Daerah Bali
7. Daerah Lombok
8. Daerah Sumbawa
9. Daerah Flores
10. Daerah Sumba
11. Daerah Timor dan kepulauan
12. Daerah Maluku Selatan
13. Daerah Maluku Utara

1. Karesidenan Sulawesi Selatan
2. Karesidenan Sulawesi Utara
3. Karesidenan Bali
4. Karesidenan Lombok
5. Karesidenan Maluku

Pada waktu itu, atas hegemoni Belanda, Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun akhirnya Negara Indonesia Timur bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 setelah terjadi kesepakatan antar raja-raja dan lintas tokoh nusantara di Jogja.

Presiden
24 Des 1946 - 17 Agu 1950 - Tjokorda Gde Raka Soekawati,

Kabinet dan Perdana Menteri

- 13 Jan 1947 - 02 Jun 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Pertama
- 02 Jun 1947 - 11 Okt 1947 - Nadjamoedin Daeng Malewa - Kabinet Kedua
- 11 Okt 1947 - 15 Des 1947 - Kabinet Warouw
- 15 Des 1947 - 12 Jan 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Pertama
- 12 Jan 1949 - 27 Des 1949 - Ide Anak Agung Gde Agung - Kabinet Kedua
- 27 Des 1949 - 14 Mar 1950 - Kabinet J.E. Tatengkeng
- 14 Mar 1950 - 10 Mei 1950 - Kabinet D. P. Diapari
- 10 Mei 1950 - 17 Agu 1950 - Kabinet J. Poetoehena

Peristiwa-peristiwa penting

- 27 Mei 1947 - Pengunduran diri ketua DPRS Tadjoeddin Noer
- 3 Des 1947 - DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta
- 30 Des 1947 - Pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) di Makasar, dipimpin oleh A. Mononutu
- 22 Jan 1948 - RI mengakui NIT sebagai negara bagian dari RIS yang akan dibentuk
- 18 Feb 1948 - Misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta
- Okt 1948 - RI mengirim misi persaudaraan ke NIT yang diketuai Mr.Sartono
- Des 1948 - Kabinet NIT memprotes keras Agresi Militer II ke wilayah RI
- 6 Feb 1949 - PM Ide Anak Agung Gde Agung selaku penghubung BFO menemui Wapres Bung Hatta yang ditawan Belanda di Bangka.

Sumber,
> Buku, Ringkikan sandelwood dan harumnya cendana
^ (Indonesia) Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jurnal sejarah: pemikiran, rekonstruksi, persepsi, Yayasan Obor Indonesia, ISSN 1858-2117
^ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.586, ISBN 978-979-413-522-8
^ Ensiklopedi Umum, Penerbit Kanisius, Edisi Kedua dengan EYD, 1977, hal.587, ISBN 978-979-413-522-8